Jakarta, 13 Juni 2026 – Komunikasi publik di Indonesia menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya kecerdasan artifisial (AI), disinformasi, dan munculnya homeless media yang semakin memengaruhi ruang publik digital. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk membangun strategi komunikasi yang lebih adaptif, dialogis, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Hal itu mengemuka dalam Forum Akademik Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanagara (Untar) bertema Komunikasi Publik yang menghadirkan Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Dr. Ummi Salamah, S.Psi., Psikolog, M.Si., sebagai pembicara, Sabtu (13/6).
Membuka kegiatan tersebut, Dekan Fikom Untar Dr. Sinta Paramita, S.I.P., M.A. menyatakan bahwa tema komunikasi publik sangat relevan dengan perkembangan situasi saat ini yang ditandai oleh transformasi digital, meningkatnya penggunaan kecerdasan artifisial, serta semakin kompleksnya hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Menurutnya, forum akademik menjadi ruang penting bagi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat kompetensi profesional. Ia menuturkan bahwa sebagian besar mahasiswa program magister merupakan praktisi komunikasi dari berbagai sektor yang memiliki pengalaman beragam.
“Melalui forum ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan perspektif akademik dari narasumber, tetapi juga dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik di dunia kerja. Diskusi seperti ini penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam menghadapi tantangan profesi yang terus berkembang,” ujar Sinta.
Dalam paparannya, Ummi menjelaskan bahwa komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan komunikasi pemerintah, tetapi juga mencakup komunikasi badan publik, Government Public Relations (GPR), komunikasi kebijakan pemerintah, serta public relations politik.
Menurutnya, komunikasi publik merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan institusi dan organisasi publik untuk menyampaikan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tujuannya tidak hanya menjelaskan kebijakan dan tindakan publik, tetapi juga membangun legitimasi, mempromosikan nilai-nilai bersama, serta memperkuat kohesi sosial.
Ummi menegaskan bahwa fungsi komunikasi publik mencakup empat aspek utama, yaitu informasi, penjelasan, promosi, dan dialog. Melalui fungsi tersebut, lembaga publik dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, religiositas, dan kohesi sosial kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif menjadi prasyarat penting bagi partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai penyampaian informasi satu arah dari pemerintah kepada publik, melainkan harus berkembang menuju konsultasi dan partisipasi publik yang memungkinkan terjadinya dialog serta pertukaran informasi antara masyarakat dan pembuat kebijakan.
Mengutip kerangka kerja OECD, Ummi menyebut komunikasi publik yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat ketahanan terhadap misinformasi dan disinformasi, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berkontribusi pada penguatan demokrasi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Pada kesempatan itu, Ummi juga menyoroti perkembangan lanskap komunikasi digital yang membuat model komunikasi linear tradisional semakin tidak memadai. Di era media sosial, komunikasi berlangsung secara dinamis melalui interaksi berbagai pemangku kepentingan yang dapat memperluas, mengubah, bahkan membentuk ulang pesan yang disampaikan lembaga publik.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan komunikasi strategis yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi publik (outside-in approach). Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun hubungan, kolaborasi, dan kepercayaan dengan warga negara. (AJ/FD)